Kapolri Baru

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Kapolri)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lambang Polri
Petahana Jenderal Polisi Tito Karnavian Sejak 13 Juli 2016
Ditunjuk oleh	Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Pemegang pertama	Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
Dibentuk	29 September 1945
Deputi	Komjen Pol. Budi Gunawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hirarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama dan pada era Orde Baru jabatan Kapolri secara hirarki berada di bawah Panglima ABRI.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Daftar pejabat
• 3 Lihat pula
• 4 Referensi
• 5 Pranala luar

Sejarah

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).^[1]
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.^[2]
Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.^[3]
Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada dibawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.^[4] Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.^[5] Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.^[6]
Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.^[7] Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,^[8] dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.^[9] Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.^[10]
Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).
Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Daftar pejabat

No	Foto	Nama	Dari	Sampai	Jabatan terakhir	Keterangan
1		Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo	29 September 1945	14 Desember 1959	Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie van Residentie Zuid-Borneo en Oost-Borneo
2		Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro	15 Desember 1959	29 Desember 1963	Ajun Kepala Kepolisian Negara
3		Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo	30 Desember 1963	8 Mei 1965	Komandan Mobrig Polisi Pusat	Jabatan bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak)
4		Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo	9 Mei 1965	15 Mei 1968	Kepala Pusat Pertahanan Sipil
5		Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso	15 Mei 1968[11]	2 Oktober 1971	Deputi Men/Pangak Urusan Operasi Polri
6		Jenderal Polisi Mohamad Hasan	3 Oktober 1971	24 Juni 1974	Irjen Dephankam[12]
7		Jenderal Polisi Widodo Budidarmo	26 Juni 1974[13]	25 September 1978	Kepala Daerah Kepolisian VII/ Metropolitan Jakarta Raya
8		Jenderal Polisi Awaluddin Djamin	26 September 1978	3 Desember 1982	Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat
9		Jenderal Polisi Anton Soedjarwo	4 Desember 1982	6 Juni 1986	Kepala Daerah Kepolisian VII/ Metropolitan Jakarta Raya
10		Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi	7 Juni 1986	19 Februari 1991	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
11		Jenderal Polisi Kunarto	20 Februari 1991	5 April 1993	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
12		Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro	6 April 1993	14 Maret 1996	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
13		Jenderal Polisi Dibyo Widodo	15 Maret 1996	28 Juni 1998	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
14		Jenderal Polisi Roesmanhadi	29 Juni 1998	3 Januari 2000	Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas
15		Jenderal Polisi Roesdihardjo	4 Januari 2000	22 September 2000	Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Markas Besar Polri [14]
16		Jenderal Polisi Surojo Bimantoro	23 September 2000	21 Juli 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Jenderal Polisi Chairuddin Ismail	2 Juni 2001	7 Agustus 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pejabat Sementara Kapolri[15]
17		Jenderal Polisi Da'i Bachtiar	29 November 2001	7 Juli 2005	Ketua Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional
18		Jenderal Polisi Sutanto	8 Juli 2005	30 September 2008	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
19		Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri	1 Oktober 2008	22 Oktober 2010	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
20		Jenderal Polisi Timur Pradopo	22 Oktober 2010	25 Oktober 2013	Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri
21		Jenderal Polisi Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
		Jenderal Polisi Badrodin Haiti	16 Januari 2015	17 April 2015	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksana Tugas Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal [16]
22			17 April 2015	13 Juli 2016	Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
23		Jenderal Polisi Tito Karnavian	13 Juli 2016	Petahana	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Lihat pula

Kesultanan Samudera Pasai

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kesultanan Pasai Samudera Darussalam
1267–1521 → →
Ibu kota		Pasai
Bahasa		Melayu
Agama		Islam
Bentuk Pemerintahan		Monarki
Sejarah
-	Didirikan	1267
-	Invasi Portugis	1521
Mata uang		Koin emas dan perak

Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudera Darussalam, atau Samudera Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.
Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah.^[1] Namun beberapa sejarahwan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari Hikayat Raja-raja Pasai,^[2] dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya.^[3]
Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu, yang bergelar Sultan Malik as-Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) karya Abu Abdullah ibn Batuthah (1304–1368), musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521.

Daftar isi

• 1 Pembentukan awal
• 2 Relasi dan persaingan
• 3 Pemerintahan
• 4 Perekonomian
• 5 Agama dan budaya
• 6 Akhir pemerintahan
• 7 Daftar penguasa Pasai
• 8 Warisan sejarah
• 9 Rujukan
• 10 Kepustakaan
• 11 Pranala luar

Pembentukan awal

Berdasarkan Hikayat Raja-raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marah Silu, setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik al-Nasser.^[2] Marah Silu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik as-Saleh, ia wafat pada tahun 696 H atau 1297 M.^[4] Dalam Hikayat Raja-raja Pasai maupun Sulalatus Salatin nama Pasai dan Samudera telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda, namun dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu, dari selatan ke utara terdapat nama Ferlec (Perlak), Basma dan Samara (Samudera).
Pemerintahan Sultan Malik as-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai, seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Batuthah, kemudian menceritakan bahwa sultan di negeri Samatrah (Samudera) menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut Mazhab Syafi'i.^[5]
Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik az-Zahir putra Sultan Mahmud Malik az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 dan 1350, dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibukota kerajaan.

"Maka titah Sang Nata akan segala tawanan orang Pasai itu, suruhlah ia duduk di tanah Jawa ini, mana kesukaan hatinya. Itulah sebabnya maka banyak keramat di tanah Jawa tatkala Pasai kalah oleh Majapahit itu".

— Gambaran penaklukan Pasai oleh Majapahit, kutipan dari Hikayat Raja-raja Pasai^[2].

Relasi dan persaingan

Kesultanan Pasai kembali bangkit dibawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir tahun 1383, dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina ia juga dikenal dengan nama Tsai-nu-li-a-pi-ting-ki, dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasiyah.
Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xin. Secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi disebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan kerajaan Lambri (Lamuri) yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, Lonceng Cakra Donya.^[6]
Sekitar tahun 1434 Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Ha-li-zhi-han namun wafat di Beijing. Kaisar Xuande dari Dinasti Ming mengutus Wang Jinhong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut.^[6]

Pemerintahan

Lonceng Cakra Donya

Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambo Aye (Sungai Jambu Air) dengan Krueng Pase (Sungai Pasai), Aceh Utara. Menurut ibn Batuthah yang menghabiskan waktunya sekitar dua minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid, dan pasar serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Ma Huan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik.^[6] Sehingga penamaan Lhokseumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini.
Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syahbandar dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan Tun, begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan.
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai, kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudera. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik az-Zahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudera Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, Lide (Kerajaan Pedir) disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur, puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh.

Perekonomian

Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya, dalam catatan Ma Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya, mata uang ini disebut Deureuham (dirham) yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0.60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat.
Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memilki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2.5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan.^[6]

Agama dan budaya

Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Ma Huan dan Tomé Pires,^[7] telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa, maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara putri Pasai dengan raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin.

Akhir pemerintahan

Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin^[8] menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukan Melaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Daftar penguasa Pasai

Berikut adalah daftar para sultan yang memerintah Kesultana Samudera Pasai^[9]:

No	Periode	Nama Sultan atau Gelar	Catatan dan peristiwa penting
1	1267 - 1297	Sultan Malik as-Saleh (Meurah Silu)	Pendiri Samudra Pasai
2	1297 - 1326	Sultan Al-Malik azh-Zhahir I / Muhammad I	Koin emas mulai diperkenalkan
3	1326 - 133?	Sultan Ahmad I	Penyerangan ke Kerajaan Karang Baru, Tamiang
4	133? - 1349	Sultan Al-Malik azh-Zhahir II	Dikunjungi Ibnu Batutah
5	1349 - 1406	Sultan Zainal Abidin I	Diserang Majapahit
6	1406 - 1428	Ratu Nahrasyiyah	Masa kejayaan Samudra Pasai
7	1428 - 1438	Sultan Zainal Abidin II
8	1438 - 1462	Sultan Shalahuddin
9	1462 - 1464	Sultan Ahmad II
10	1464 - 1466	Sultan Abu Zaid Ahmad III
11	1466 - 1466	Sultan Ahmad IV
12	1466 - 1468	Sultan Mahmud
13	1468 - 1474	Sultan Zainal Abidin III	Digulingkan oleh saudaranya
14	1474 - 1495	Sultan Muhammad Syah II
15	1495 - 1495	Sultan Al-Kamil
16	1495 - 1506	Sultan Adlullah
17	1506 - 1507	Sultan Muhammad Syah III	Memiliki 2 makam
18	1507 - 1509	Sultan Abdullah
19	1509 - 1514	Sultan Ahmad V	Malaka jatuh ke tangan Portugis
20	1514 - 1517	Sultan Zainal Abidin IV

Warisan sejarah

Penemuan makam Sultan Malik as-Saleh yang bertarikh 696 H atau 1297 M, dirujuk oleh sejarahwan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu. Hikayat Raja-raja Pasai memang penuh dengan mitos dan legenda namun deskripsi ceritanya telah membantu dalam mengungkap sisi gelap sejarah akan keberadaan kerajaan ini. Kejayaan masa lalu kerajaan ini telah menginspirasikan masyarakatnya untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini untuk Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe.

Rujukan

1. ^ Ricklefs, M.C., (1991), A History of Modern Indonesia since c.1300, 2nd Edition, Stanford: Stanford University Press, hlm. 15, ISBN 0-333-57690-X.
2. ^ ^{a b c} Hill, A. H., (1960), Hikayat Raja-raja Pasai, Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London. Library, MBRAS.
3. ^ Wicks, R. S., (1992), Money, markets, and trade in early Southeast Asia: the development of indigenous monetary systems to AD 1400, SEAP Publications, ISBN 0877277109.
4. ^ Moquette, Jean Pierre, (1913), De Oudste Vorsten van Samudra-Pase, Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst, Batavia, hlm. 1-12.
5. ^ Ferrand, Gabriel, (1914), Relations de voyages et textes geographiques : Arabes, Persan et Turks relatifs a l'Extreme-Orient du VIIIe au XVIIIe siecles, traduits, II, hlm. 440-450.
6. ^ ^{a b c d} Yuanzhi Kong, (2000), Muslim Tionghoa Cheng Ho: misteri perjalanan muhibah di Nusantara, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 9794613614.
7. ^ Cortesão, Armando, (1944), The Suma Oriental of Tomé Pires, London: Hakluyt Society, 2 vols
8. ^ Ahmad Rizal Rahim, (2000), Sulalatus Salatin, Jade Green Publications, ISBN 983929377X.
9. ^ Muhammad, Taqiyuddin: "Daulah Shalihiyyah di Sumatera", hal. 115-186. CISAH, 2011.

Kerajaan Jeumpa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kerajaan Jeumpa adalah sebuah kerajaan yang berada di sekitar daerah perbukitan mulai dari pinggir sungai Peudada di sebelah barat sampai Pante Krueng Peusangan di sebelah timur pada sekitar abad ke VIII Masehi. Hal ini berdasarkan Ikhtisar Radja Jeumpa yang ditulis Ibrahim Abduh, yang disadurnya dari Hikayat Radja Jeumpa.
Istana Raja Jeumpa terletak di desa Blang Seupeueng yang dipagari di sebelah utara, sekarang disebut Cot Cibrek Pinto Ubeut. Masa itu Desa Blang Seupeueng merupakan permukiman yang padat penduduknya dan juga merupakan kota bandar pelabuhan besar, yang terletak di Kuala Jeumpa. Dari Kuala Jeumpa sampai Blang Seupeueng ada sebuah alur yang besar, biasanya dilalui oleh kapal-kapal dan perahu-perahu kecil. Alur dari Kuala Jeumpa tersebut membelah Desa Cot Bada langsung ke Cot Cut Abeuk Usong atau ke Pinto Rayek (pintu besar).

Sejarah

Sebelum kedatangan Islam, di daerah Jeumpa sudah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin turun temurun oleh seorang meurah. Pada saat itu kerajaan ini sudah dikenal di seluruh penjuru dan mempunyai hubungan perdagangan dengan Cina, India, Arab dan lain-lain. Pada awal abad VIII seorang pemuda bernama Abdullah dari India belakang memasuki pusat kerajaan di kawasan Blang Seupeueng dengan kapal niaga melalui Kuala Jeumpa dengan tujuan berdagang.
Abdullah kemudian tinggal bersama penduduk dan menyiarkan agama Islam. Rakyat di negeri tersebut dengan mudah menerima Islam karena tertarik dengan perilakunya. Abdullah kemudian dinikahkan dengan puteri raja bernama Ratna Kumala. Di kemudian hari Abdullah dinobatkan menjadi raja menggantikan bapak mertuanya, yang kemudian wilayah kekuasaannya dia berikan nama dengan Kerajaan Jeumpa, sesuai dengan nama negeri asalnya di India Belakang (Persia) yang bernama Champia, yang artinya harum, wangi dan semerbak. Sementara Bireuen sebagai ibukotanya, berarti kemenangan.
Berdasarkan silsilah keturunan sultan-sultan Melayu, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sulu-Mindanao, Kerajaan Islam Jeumpa pada 154 H atau tahun 777 M dipimpin oleh seorang pangeran dari Persia yang bernama Syahriansyah Salman atau Sasaniah Salman yang kawin dengan Puteri Mayang Seuludong (Dialek Bireuen: Manyam Seuludang) dan memiliki beberapa anak, antara lain Syahri Duli, Syahri Tanti, Syahri Nawi, Syahri Dito dan Puteri Makhdum Tansyuri yang menjadi ibu dari sultan pertama Kerajaan Islam Perlak. Menurut penelitian sejarawan Aceh, Sayed Dahlan al-Habsyi, syahri adalah gelar pertama yang digunakan keturunan Nabi Muhammad di Nusantara sebelum menggunakan gelar meurah, habib, sayyid, syarif, sunan, teuku dan lainnya. Syahri diambil dari nama istri Sayyidina Husein bin Ali, Puteri Syahri Banun, anak Maha Raja Persia terakhir. Syahr Nawi adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan Kerajaan Peureulak, bahkan dia dianggap arsitek pendiri kota pelabuhan Peureulak pada tahun 805 M yang dipimpinnya langsung, dan diserahkan kepada anak saudaranya Maulana Abdul Aziz.
Keberadaan Kerajaan Islam Jeumpa ini dapat pula ditelusuri dari pembentukan Kerajaan Perlak yang dianggap sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Perlak pada tahun 805 Masehi adalah bandar pelabuhan yang dikuasai pedagang keturunan Parsi yang dipimpin seorang keturunan Raja Islam Jeumpa Pangeran Salman al-Parsi dengan Putri Manyang Seuludong bernama Meurah Syahr Nuwi. Sebagai sebuah pelabuhan dagang yang maju dan aman menjadi tempat persinggahan kapal dagang Muslim Arab dan Persia. Akibatnya masyarakat muslim di daerah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama sekali lantaran banyak terjadinya perkawinan di antara saudagar muslim dengan wanita-wanita setempat, sehingga melahirkan keturunan dari percampuran darah Arab dan Persia dengan putri-putri Perlak. Keadaan ini membawa pada berdirinya kerajaan Islam Perlak pertama, pada hari selasa bulan Muharram, 840 M. Sultan pertama kerajaan ini merupakan keturunan Arab Quraisy bernama Maulana Abdul Azis Syah, bergelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Azis Syah. Menurut Wan Hussein Azmi, pedagang Arab dan Persia tersebut termasuk dalam golongan Syi'ah. Wan Hussein Azmi dalam Islam di Aceh mengaitkan kedatangan mereka dengan Revolusi Syi'ah yang terjadi di Persia tahun 744-747.

Data Arkeologi

Menurut hasil observasi terkini di sekitar daerah yang diperkirakan sebagai tapak Maligai Kerajaan Jeumpa sekitar 80 meter ke selatan yang dikenal dengan Buket Teungku Keujruen, ditemukan beberapa barang peninggalan kerajaan, seperti kolam mandi kerajaan seluas 20 x 20 m, kaca jendela, porselin dan juga ditemukan semacam cincin dan kalung rantai yang panjangnya sampai ke lutut dan anting sebesar gelang tangan. Di sekitar daerah ini pula ditemukan sebuah bukit yang diyakini sebagai pemakaman Raja Jeumpa dan kerabatnya yang hanya ditandai dengan batu-batu besar yang ditumbuhi pepohonan rindang di sekitarnya.

Tawi-Tawi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Tawi Tawi)

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya. (March 2013)

Tawi-Tawi
Provinsi
Bendera
Map of the Philippines with Tawi-Tawi highlighted
Koordinat: 05°12′LU 120°05′BTKoordinat: 05°12′LU 120°05′BT
Negara	Philippines
Region	Q13708 (ARMM)
Didirikan	11 September, 1973
Ibukota	Panglima Sugala ‡ de facto seat of government: Bongao ‡
Pemerintahan
• Jenis	Province of the Philippines
• Gubernur	Nurbert Sahali (Partai Liberal)
• Wakil gubernur	Tati Ahaja (Liberal Party)
Area[1]
• Total	1.087,40 km2 (41,980 mil²)
Peringkat luas	74th out of 81
Populasi (2010)[2]
• Total	366,550
• Peringkat	62nd out of 81
• Kepadatan	3.4/km2 (8.7/sq mi)
• Peringkat	18th out of 81
Divisi
• Independent cities	0
• Kota komponen	0
• Munisipalitas	11
• Barangay	203
• Districts	Lone district of Tawi-Tawi
Zona waktu	PHT (UTC+8)
ZIP code	7500 to 7509
Dialing code	68
ISO 3166	PH-TAW
Bahasa daerah	Вajau-Sinama, Тausug/Ѕulus, Zamboangueño Chavacano
‡ Both Panglima Sugala and Bongao are recognized as capitals by the NSCB, but the provincial capitol is located in the latter.

Tawi-Tawi merupakan sebuah provinsi di Filipina. Ibu kotanya ialah Bongao. Provinsi ini terletak di Region Otonomi Muslim Mindanao. Provinsi ini memiliki luas wilayah 1.087 km² dengan memiliki jumlah penduduk 322.317 jiwa (2000). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 296 jiwa/km².

Munisipalitas

• Bongao
• Languyan
• Mapun
• Panglima Sugala
• Sapa-Sapa
• Simunul
• Sitangkai
• South Ubian
• Tandubas
• Turtle Islands

[tampilkan] l b s Provinsi Tawi-Tawi

[tampilkan] l b s Pembagian wilayah administratif di Filipina

Artikel bertopik geografi Filipina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

1. ^ Autonomous Region in Muslim Mindanao, Department of Agriculture: Tawi-Tawi (There seems to be major discrepancies among authoritative sources: 362,655 ha (NSCB 2007), 120,876 ha (NAMRIA), 1,197 km² (Department of Tourism), 999 km² (Mapcentral))
2. ^ "Population and Annual Growth Rates for The Philippines and Its Regions, Provinces, and Highly Urbanized Cities" (PDF). 2010 Census and Housing Population. National Statistics Office. Diakses tanggal 11 March 2013.

lOGO KAPOLDA

Kepolisian daerah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Kepolisian Daerah)

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Daftar isi

• 1 Tipe Polda
• 2 Daftar Polda
• 3 Referensi
• 4 Lihat pula

Tipe Polda

Ada tiga tipe Polda, yakni,

• Tipe A-K (A+)
• Tipe A
• Tipe B

Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi bintang satu berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.(Brigjen).

Daftar Polda

Di Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Polda, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang wilayah hukumnya masuk ke Polda Kaltim karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Jadi ada 32 Polda di Indonesia. Sebelumnya provinsi Papua Barat ada di wilayah hukum Polda Papua namun sejak tanggal 19 Desember 2014, Papua Barat Resmi memiliki Polda sendiri.^[1]
Berikut Daftar Polda yang ada di Indonesia :

No	Nama	Logo	Wilayah Hukum	Tipe Polda	Situs Resmi
1.	Polda Aceh		Aceh	A	aceh.polri.go.id
2.	Polda Sumut		Sumatera Utara	A	sumut.polri.go.id
3.	Polda Sumbar		Sumatera Barat	B	sumbar.polri.go.id
4.	Polda Jambi		Jambi	B	jambi.polri.go.id
5.	Polda Riau		Riau	B	riau.polri.go.id
6.	Polda Kepri		Kepulauan Riau	B	kepri.polri.go.id
7.	Polda Babel		Kepulauan Bangka Belitung	B	babel.polri.go.id
8.	Polda Sumsel		Sumatera Selatan	A	sumsel.polri.go.id
9.	Polda Bengkulu		Bengkulu	B	bengkulu.polri.go.id
10.	Polda Lampung		Lampung	B	lampung.polri.go.id
11.	Polda Metro Jaya		D.K.I. Jakarta dan sekitarnya (Jadetabek)	A-K (A+)	metro.polri.go.id
12.	Polda Jabar		Jawa Barat tanpa Depok, dan Bekasi	A	lodaya.web.id
13.	Polda Banten		Banten tanpa Tanggerang	B	banten.polri.go.id
14.	Polda Jateng		Jawa Tengah	A	jateng.polri.go.id
15.	Polda DIY		D.I. Yogyakarta	B	jogja.polri.go.id
16.	Polda Jatim		Jawa Timur	A	humaspoldajatim.blogspot.com
17.	Polda Bali		Bali	A	bali.polri.go.id
18.	Polda NTB		Nusa Tenggara Barat	B	ntb.polri.go.id
19.	Polda NTT		Nusa Tenggara Timur	B	ntt.polri.go.id
20.	Polda Kalbar		Kalimantan Barat	B	kalbar.polri.go.id
21.	Polda Kalteng		Kalimantan Tengah	B	kalteng.polri.go.id
22.	Polda Kaltim		Kalimantan Timur Kalimantan Utara	A	kaltim.polri.go.id
23.	Polda Kalsel		Kalimantan Selatan	B	kalsel.polri.go.id
24.	Polda Sulut		Sulawesi Utara	B	sulut.polri.go.id
25.	Polda Gorontalo		Gorontalo	B	gorontalo.polri.go.id
26.	Polda Sulteng		Sulawesi Tengah	B	sulteng.polri.go.id
27.	Polda Sultra		Sulawesi Tenggara	B	sultra.polri.go.id
28.	Polda Sulsel		Sulawesi Selatan Sulawesi Barat	A	sulsel.polri.go.id
29.	Polda Maluku		Maluku	B	maluku.polri.go.id
30.	Polda Malut		Maluku Utara	B
31.	Polda Papua		Papua	A	papua.polri.go.id
32.	Polda Papua Barat		Papua Barat	B

Referensi

1. ^ Andri Haryanto (20 Desember 2014). "Papua Barat Resmi Miliki Polda, Brigjen Paulus Waterpauw Didaulat jadi Kapolda". Detik.com. Diakses tanggal 31 Desember 2014.

Lihat pula

• Kepolisian Resort Kota Besar
• Kepolisian Resort
• Kepolisian Resort Kota
• Kepolisian Sektor
• Kepolisian Sektor Kota
• Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

[sembunyikan] l b s Kepolisian Negara Republik Indonesia Pimpinan Kepala Wakil Kepala Pengawas dan Pembantu Pimpinan Itwasum As Ops As Rena As SDM As Sarpras Divpropam Divkum Divhumas Divhubinter Div IT Pol Pelaksana Tugas Pokok Baintelkam Baharkam Bareskrim Korlantas Korbrimob Kor 88 AT Pendukung Lemdikpol Sespim STIK Akpol Setukpa Diklatsus Puslitbang Pusdokkes Pusjarah Kepolisian Daerah Sumatera Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Jambi Polda Riau Polda Kepri Polda Babel Polda Sumsel Polda Bengkulu Polda Lampung Jawa Polda Banten Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Kalimantan Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kaltim Polda Kalsel Sulawesi Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sultra Polda Sulselbar Bali dan Nusa Tenggara Polda Bali Polda NTB Polda NTT Maluku Polda Maluku Polda Maluku Utara Papua Polda Papua Polda Papua Barat Kompolnas Tanda kepangkatan POLRI